Terbentuknya Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda

Terbentuknya pemerintahan kolonial Hindia Belanda – Setelah membahas tentang Perluasan Kolonialisme danImperialisme di Indonesia. Yuk kini kita membahas ihwal terbentuknya Pemerintahan Kolonial belanda :

Terbentuknya pemerintahan kolonial Hindia Belanda  Terbentuknya pemerintahan kolonial Hindia Belanda
Terbentuknya pemerintahan kolonial Hindia Belanda 


a. Runtuhnya VOC dan terbentuknya pemerintahan Kolonial Hindia Belanda

Bersamaan dengan makin meluasnya kekuasaan VOC, di pihak VOC bersama-sama mendekati keruntuhannya alasannya beberapa faktor, antara lain sebagai berikut

1. VOC banyak mengeluarkan biaya baik untuk operasi-operasi militer (menghadapi perlawanan rakyat) maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan sehingga hutangnya menumpuk.
2. Banyak pegawai VOC yang mencari laba pribadi dengan melaksanakan korupsi
Pihak pemerintah belanda sendiri menilai bahwa VOC yang makin merosot kekuatannya tidak akan bisa lagi menguasai kawasan yang luas ibarat indonesia. Oleh alasannya itu, pada tanggal 31 Desember 1799 VOC dibubarkan. Dengan demikian, secara politik semenjak 1 januari 1800 indonesia berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial hindia belanda.

b. Pembaharuan sistem pemerintahan Hindia Belanda di bawah Daendels (1808-1811)
Dalam perjuangan mengadakan pembaharuan pemerintahan di tanah jajahan, di Negeri Belanda ada dua golongan yang mengusulkannya
1. Golongan Konservatif dengan tokohnya nenenberg menginginkan untuk mempertahankan sistem politik dan ekonomi ibarat yang dilakukan oleh VOC.
2. Golongan Liberal dengan tokohnya Dirk Van Hogendorp menghendaki semoga pemerintah Hindia belanda menjalankan sistem pemerintahan eksklusif dan memakai sistem pajak. Sistem penyerahan paksa yang dilakukan oleh VOC semoga digantikan dengan sistem penyerahan pajak.
Dengan adanya dua pandangan ini maka pemerintah Belanda mengambil jalan tengah. Di satu pihak pemerintah akan mendatangkan laba yang cepat dan gampang dilaksanakan. Di pihak lain, pemerintah juga ingin menjalankan pembaharuan yang dikemukakan oleh kaum liberal. Gagasan pembaharuan pemerintah kolonial dimulai semenjak pemerintahan Daendels.

Sejak belanda dikuasai oleh Prancis maka kaisar Napoleon yang memimpin Prancis mengangkat adiknya Lois Napoleon menjadi penguasa di Negeri Belanda. Louis Napoleon merasa khawatir akan keberadaan pulau jawa yang merupakan jantung jajahan belanda di indonesia jatuh ke tangan inggris. Oleh alasannya itu, Louis Napoleon merasa khawatir akan akan keberadaan pulau jawa yang merupakan jantung jajahan belanda di idnonesia jatuh ke tangan inggris. Oleh alasannya itu, Louis Napoleon segera mengirimkan seorang militir, Herman Willem Daendels ke indonesia (Pulau jawa) sebagai guberneur jenderal.

Pada tanggal 1 Januari 1808 bersama ajudannya mendarat diBanten. Pada tanggal 15 Januari 1808 , Gubernur Jenderal Wiese menyerahkan kekuasaanya kepada Daendels. Kedatanan Daendels ke Indonesia sebagai gubernur jenderal mempunyai dua tugas. Pertama, mempertahankan Pulau Jawa semoga tidak jatuh ke tangan Inggris. Kedua, Memperbaiki keadaan tanah jajahan di indonesia.

Untuk mempertahankan pulau jawa dari serangan inggris, Daendels mengambil langkah-langkah kebijaksanaa. Tahukah anda langkah-langkah tersebut?
1. Membuat jalan raya dari anyer hingga dengan panurakan
2. Mendirikan benteng-benteng pertahanan
3. Membangun pangkalan angkatan bahari di Merak dan ujung kulon
4. Mendirikan pabrik senjata di semarang dan surabaya
5. Memperkuat pasukan yang anggotanya terdiri atas orang-orang indonesia

Selain usaha-usaha dalam bidang pertahanan kemiliteran, di bidang pemerintahan daendels mengambil tindakan sebagai berikut
1. Pulau jawa dibagi menjadi sembilan prefectur dengan tujuan untuk mempermudah manajemen pemerintahan
2. Para bupati dijadikan pegawai pemerintah belanda
3. Perbaikan honor pegawai dan memberantas korupsi
4. Pendirian badan-badan pengadilan

Usaha yang dilakukan Daendels yang membutuhkan biaya. Untuk itu, Daendel menempuh jalan berikut
1. Aturan penyerahan sebagian dari hasil bumi sebagai pajak (contingenten) dan aturan penjualan paksa hasil bumi kepada pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah (verplichte leverantie).
2. Pelaksaan kerja rodi (seperti pembuatan jalan anyer-panarukan)
3. Penjualan tanah kepada orang-orang partikelir (orang belanda atau cina) sehingga lahirlah tanah-tanah milik swasta (Particuliere landerijen)
4. ekspansi tumbuhan kopi alasannya hasilnya menguntungkan

Daendels bersama-sama seorang liberal, tetapi sesudah tiba di indonesia menjelma seorang diktator yang bertindak kejam dan sewenang-wenang. Akibatnya, pemerintahannya banyak menyebabkan kritik, baik dari dalam maupun dari luar negri, hasilnya daendels dipanggil pulang ke negeri belanda.

Louis napoleon kemudian mengangkat jansen sebagai gubernur jenderal yang gres menggantikan Daendels. Jansen ternyata tidak bisa menahan serangan inggris sehingga mengalah di Tuntang. Ia pun menandatangani penyerahan kekuasaan itu di kawasan Tuntang Salatiga. Oleh alasannya itu, perjanjian itu dikenal dengan nama Kapitulasi Tuntang (18 September 1811). Isi pokoknya ialah seluruh pulau jawa menjadi milik inggris. Sejak ketika itu, indonesia menjadi jajahan inggris.

c. Pemerintahan Raffles (1811-1816)

Setelah indonesia (khususnya pulau jawa) jatuh ke tangan inggis, oleh pemerintah Inggris dijadikan bab dar jajahannya di india. Gubernur jenderal East India Company (EIC), Lord Minto yang berkedudukan di Kalkuta (india) kemudian mengangkat Thomas Satmfor Raffles sebagai letnan gubernur (wakil gubernur) untuk indonesia (jawa). Raffles didampingi oleh suatu tubuh penasihat yang disebut Advisory Coucil. Tugas yang utama ialah mengatur pemerintahan dan meningkatkan perdagangan serta keuangan. Sebagai seorang yang beraliran libera, Raffles menginginkan adanya perubahan-perubahan dalam pemerintahan di Indonesia (jawa). Langkah-langkah yang diambil dalam bidang pemerintahan, antara lain sebagai berikut

1. Pulau jawa dibagi menjadi delapan belas karesidenan
2. Para bupati dijadikan pegawai pemerintah sehingga mereka menerima honor dan bukan lagi mempunyai tanah dengan segala hasilnya.
Dalam Bidang perdagangan-Keuangan, diambil langkah-langkah sebagai berikut
1. Penghapusan segala bentuk penyerahan wajib dan kerja paksa/rodi
2. Pemberian kebebasan dalam perjuangan perdagangan dengan memberi kesempatan rakyat untuk ikut serta dalam perdagangan. Rakyat diberi kebebasan untuk menanam tanaman-tanaman yang laris di pasaran internasional.
3. Pelaksanaan monopoli garam
4. Penjualan tanah kepada pihak swasta dan melanjutkan perjuangan penanaman kopi.
5. Penciptaan sistem sewa tanah atau Landrente. Dasar aturan yang dipakai ialah bahwa pemerintah inggris berkuasa atas semua tanah sehingga semua penduduk yang menempati tanah wajib membayar pajak. Aturan yang ditetapkan ialah sebagai berikut
a. Tanah pertanian dibagi dalam tiga kelas (menurut kesuburan tanah). Kelas I untuk tanah subur, kelas II tanah setengah subur, dan kelas III tanah yang kurang subur
b. Tanah kelas I dikenakan pajak ½ dari hasil panen, kelas II 2/5, dan kelas III dibebani 1/3
c. Pajak tanah dipungut secara perorangan bukan kelompok
d. Pemungutan pajak dilakukan secara eksklusif oleh pemerintah, bukan melalui sistem borong ibarat sebelumnya.

Lendrente yang diciptakan untuk memperbaiki sistem pajak, ternyata tidak sanggup dilaksanakan sebagaimana mestinya. hal ini dikarenakan rakyat tidak bisa membayar pajak dengan uang. Di samping itu, pemungutan yang semula direncanakan secara perorangan sulit dilaksanakan dan diganti secara kelompok. Selain itu, pemungutan dilakukan oleh para pejabat yang bertindak adikara dan korupsi. Akibatnya, perjuangan Raffles untuk menjalankan sistem sewa tanah mengalami kegagalan.

Kegiatan Raffles lain yang menonjol ialah dalam bidang ilmu pengetahuan. Raffes berhasil menyusun buku sejarah yang berjudul History of java yang terdiri atas dua jilid dan diterbitkan perama kali tahun 1817.
Situasi di indonesia tidak sanggup terlepas dari situasi di Eropa. Setelah negara koalisi berhasil mengalahkan Prancis (Napoleon Bonaparte) dalam Battle of the nation di Leipzig (1813), kemudian mengadakan kongres di wina. Berdasarkan kongres wina tahun 1814, Belanda kembali menjadi negara merdeka. Selanjutnya, berdasarkan konvensi London (antara inggris dan belanda 1814), Belanda mendapatkan tanah jajahannya kembali yang diserahkan kepada inggris berdasarkan kapitulasi Tuntang (1811). Penyerahan indonesia dari pihak inggris kepada Belanda Terealisasi pada tahun 1816. Pihak inggris diwakili oleh John Vendall, sedangkan di pihak Belanda oleh tiga orang komisaris jenderal, yakni Elout, Buyskes, dan Van der Capellen.


Tag : Terbentuknya pemerintahan kolonial Hindia Belanda, Terbentuknya pemerintahan kolonial Hindia Belanda, Terbentuknya pemerintahan kolonial Hindia Belanda, Terbentuknya pemerintahan kolonial Hindia Belanda, Terbentuknya pemerintahan kolonial Hindia Belanda, Terbentuknya pemerintahan kolonial Hindia Belanda, Terbentuknya pemerintahan kolonial Hindia Belanda , Terbentuknya pemerintahan kolonial Hindia Belanda, Terbentuknya pemerintahan kolonial Hindia Belanda, Terbentuknya pemerintahan kolonial Hindia Belanda¸ Terbentuknya pemerintahan kolonial Hindia Belanda, Terbentuknya pemerintahan kolonial Hindia Belanda¸ Terbentuknya pemerintahan kolonial Hindia Belanda, Terbentuknya pemerintahan kolonial Hindia Belanda, Terbentuknya pemerintahan kolonial Hindia Belanda, Terbentuknya pemerintahan kolonial Hindia Belanda, Terbentuknya pemerintahan kolonial Hindia Belanda, Terbentuknya pemerintahan kolonial Hindia Belanda, Terbentuknya pemerintahan kolonial Hindia Belanda, Terbentuknya pemerintahan kolonial Hindia Belanda¸ Terbentuknya pemerintahan kolonial Hindia Belanda¸ Terbentuknya pemerintahan kolonial Hindia Belanda, Terbentuknya pemerintahan kolonial Hindia Belanda¸ Terbentuknya pemerintahan kolonial Hindia Belanda

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Terbentuknya Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel